JAKARTA, SatuNusa News — Polemik seputar keabsahan ijazah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka—yang kini santer disebut publik sebagai isu “ijazahgate“—kembali menghangatkan suhu politik nasional. Di tengah keengganan mayoritas fraksi di Senayan yang memilih ‘cari aman’ usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampil mengambil inisiatif. Partai dakwah ini konsisten membuka pintu bagi aspirasi masyarakat madani, sebuah langkah yang kemudian memantik reaksi keras dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam sebuah dialog publik, Juru Bicara PKS Rangga Kusumo menegaskan bahwa partainya tidak memandang isu ini sebagai ajang sentimen personal atau manuver elektoral jangka pendek. Bagi PKS, wacana ini adalah murni soal menjaga muruah lembaga kepresidenan dan mengawal integritas kepemimpinan nasional.
Rangga memaparkan argumen yang berpijak pada konstitusi. Menurutnya, meski MK menolak gugatan sengketa pemilu karena alasan batas waktu, MK sama sekali tidak mengabaikan substansi keabsahan ijazah. Sebaliknya, MK secara implisit memberikan ruang bagi lembaga negara lain—termasuk DPR—untuk melakukan fungsi pengawasan.
“PKS melihat polemik ini sebagai ‘Ijazahgate’ karena menyangkut kredibilitas kepemimpinan nasional, muruah lembaga kepresidenan. Dan yang terpenting bagi anak muda adalah soal keadilan antargenerasi. Demokrasi harus memastikan setiap anak muda punya kesempatan yang sama dengan proses yang transparan,” tegas Rangga.
Langkah PKS di DPR yang secara terbuka dan kelembagaan menerima audiensi para akademisi, advokat, dan mahasiswa diposisikan sebagai bentuk tanggung jawab moral perwakilan rakyat. PKS kini tengah menjajaki komunikasi dengan fraksi-fraksi lain untuk menggunakan hak konstitusional dewan.
Begitupun, Rangga memastikan bahwa secara koalisi, PKS tetap setia pada mandat Majelis Syura untuk mendukung pemerintahan Prabowo hingga 2029.
Tudingan Tajam PSI
Sebaliknya, langkah elegan PKS yang menampung suara kritis publik ijazahgate ini direspons dengan nada tinggi oleh PSI. Ketua DPP PSI, Bestari Barus, melontarkan kritik tajam dan menuding manuver PKS tak lebih dari upaya mendongkrak popularitas partai.
Bestari bahkan melabeli sikap PKS tersebut sebagai bentuk “kegenitan politik”. Ia mempertanyakan etika PKS yang sudah berada di dalam gerbong koalisi pemerintahan dan menerima posisi strategis, namun justru berupaya menggalang kekuatan untuk mengusut sang Wakil Presiden.
“Masa anggota koalisi mau menggalang isu buruk bersama? Kami melihat ini sekadar ingin melakukan percepatan langkah politik untuk mengganti kekuasaan. Kelakuan seperti ini sungguh berbahaya terhadap kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran ke depan,” serang Bestari. Ia mendesak PKS agar mendukung pemerintahan dengan “hati yang bersih” ketimbang mengutak-atik isu ijazah.
Fenomena ‘Oposisi dari Dalam’ yang Menyehatkan
Merespons ketegangan dua partai tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai dinamika ini sebagai realitas yang lumrah, bahkan menyehatkan dalam sistem presidensialisme multipartai.
Menurut Adi, PKS menunjukkan kelasnya sebagai partai yang konsisten menyerap aspirasi civil society secara resmi dan kelembagaan. Berani mengambil risiko saat partai lain memilih bungkam. Fenomena ini, catat Adi, sering disebut sebagai oposisi dari dalam.
“Di antara sekian banyak yang didatangi kawan-kawan aktivis, yang secara resmi dan terbuka menerima di tingkat DPP itu PKS. Partai lain terkesan menghindari dan sifatnya normatif. Dalam sistem politik kita, wajar jika partai koalisi mendukung eksekutif di satu sisi, tapi di sisi lain memiliki sikap kritis yang berbeda terkait isu-isu strategis,” jelas Adi.
Di tengah tarik-menarik kepentingan, langkah PKS terkait ijazahgate ini memperlihatkan kedewasaan berdemokrasi. Menjadi bagian dari koalisi penguasa terbukti tidak lantas membuat PKS kehilangan daya kritisnya terhadap isu keadilan dan transparansi yang disuarakan rakyat. Sementara itu, PSI dan barisan pembela Gibran tampaknya harus mulai terbiasa dengan pengawasan parlemen yang lebih dinamis dan konstruktif di masa mendatang.
